Text
Sinergitas paradigma lintas sektor di bidang keamanan dan keselamatan laut
Berbagai potensi ancaman dan ancaman faktual, seperti tindak pelanggaran dan tindak pidana di atau lewat laut di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, harus diantisipasi dan ditanggulangi secara optimal. Selain itu, perubahan lingkungan yang demikian cepat dan dinamis juga menimbulkan permasalahan yang kompleks di bidang kemaritiman, yang memerlukan perhatian kita bersama. Namun geopolitik keamanan laut belum dipahami sepenuhnya, kebijakan maritim belum konsisten dan berkelanjutan, dan masih ada ego sektoral yang disebabkan oleh peran, tugas, dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan di bidang keamanan dan keselamatan laut. Bakamla RI bersama stakeholder terkait perlu terus bersatu padu membangun budaya maritim melalui sinergitas paradigma lintas sektor di bidang keamanan dan keselamatan laut. Dalam buku ini, ketiga penulis memberikan saran kepada pemerintah agar kebijakan maritim nasional (national maritime policy) dapat menjadi kebijakan nasional yang integratif guna menghindari terjadinya tumpang tindih peran, tugas, fungsi, serta kewenangan instansi pemangku kepentingan terkait. Melalui sinergitas paradigma lintas sektor di bidang keamanan dan keselamatan laut diharapkan seluruh pemangku kepentingan mengutamakan kepentingan nasional dan meninggalkan ego sektoralnya. Pemerintah juga layak mempertimbangkan institusi sipil nonmiliter yang memiliki multifungsi (single agency with multifunction) sebagaimana coast guard di beberapa negara di dunia—dan Bakamla RI telah siap untuk itu semua.
Tidak tersedia versi lain